HARAPAN RAKYAT BIDANG PERHUBUNGAN UDARA NAGEKEO

Pembangunan Pelabuhan Udara Surabaya II, dalam menunjang KAPET.

HARAPAN RAKYAT BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

1. Peningkatan prasarana dan sarana lalu lintas termasuk jasa, seperti rambu-rambu, marka jalan dan terminal.
2. Bantuan pendanaan bagi pendayagunaan dan peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan Ferry Marapokot.
3. Rekomendasi Trayek Penyinggahan Ferry/ Kapal di Pelabuhan Marapokot.

HARAPAN BIDANG KIMPRASWIL KEPADA PEMERINTAH PUSAT

1. Bantuan dana dan peralatan berat (Exavator, Louder, Vibro, Stomwals) dalam upaya percepatan pembangunan daerah permukiman produktif terisolir.
2. Bantuan Teknis dalam hal penanganan jalan yang memiliki tingkat kelabilan yang tinggi/ rentan terhadap gempa.
3. Bantuan khusus bagi pembangunan prasarana Jalan Poros Desa, pengembangan Jaringan Jalan Lintas Utara, Tengan, Selatan dan Lintas Perbatasan serta Jalan Negara.
4. Perbaikan pemukiman kumuh seperti Rumah Tinggal Sehat (RTS), Sanitasi dan MCK melalui pemberian insentif swadaya masyarakat dalam bentuk bahan non lokal seperti semen dan seng.
5. Bantuan penyediaan Air Bersih Pedesaan meliputi penyediaan pipa, sumur bor, Penampung Air Hujan (PAH) dan Embung.
6. Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Kota Mbay.
7. Pembangunan sarana Irigasi Desa, Irigasi Setengah Teknis serta bantuan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Pengairan.

PERMASALAHAN BIDANG PARIWISATA NAGEKEO

1. Rendahnya kualitas SDM, mulai dari perencanaan, disain produk, kualitas dan kuantitas produksi, pemasaran serta pembinaan dan pengendalian sub-sub sistem wisata.
2. Rendahnya sarana dan prasarana pendukung industri wisata (penginapan, rumah makan, hiburan, Pramu wisata/ agen perjalanan lokal, alat transportasi wisata, listrik, telepon, air minum, lembaga keuangan/Bank mengakibatkan lama tinggal dan tingkat pengeluaran wisatawan sangat rendah.
3. Belum adanya Biro Perjalanan baik yang berstatus Pusat maupun Perwakilan.

PERMASALAHAN BIDANG NAKERTRANS DI KABUPATEN NAGEKEO

1. Rendahnya kualitas SDM yang memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan dan pasaran tenaga kerja.
2. Rendahnya ketrampilan sehingga tidak dapat membuka peluang kerja baru, terutama diluar sektor tradisional.
3. Lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap tenaga kerja, terindikasi pada tingkat upah yang belum sesuai dengan Standar Upah Minimum Propinsi (Rp.550.000,-) per bulan.
4. Masih lemahnya kemampuan lembaga-lembaga yang representatif dalam pengurusan hak-hak tenaga kerja.
5. Belum maksimalnya pembinaan jaringan kerjasama antar lembaga yang menangani ketenagakerjaan, baik organisasi pemerintah, maupun masyarakat dalam daerah, antar daerah, maupun antar negara.

6. Penyebaran penduduk yang tidak merata; Wilayah Selatan + 189 jiwa/ km2, sedangkan wilayah utara + 22 – 62 jiwa / km2.
7. Pola pemukiman yang terpencar, terisolir, konsentrasi penduduk pada lahan yang kurang produktif dan masih berorientasi pada pola usaha tani tradisional.
8. Belum memadainya sarana dan prasarana pada lokasi transmigrasi seperti perhubungan, pelayanan sosial dasar dan / atau fasilitas publik.
9. Potensi SDA belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan SDM pengelola, peralatan dan modal.

PERMASALAHAN BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN: KABUPATEN NAGEKEO

1. Rendahnya aksesibilitas sehingga mempengaruhi minat masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
2. Rendahnya SDM Perikanan sehingga sangat berpengaruh terhadap aspek-aspek pembangunan perikanan lainnya, seperti rendahnya produksi dan produktivitas, serta berkurangnya gairah usaha.
3. Hasil tangkapan belum maksimal, karena kurangnya sarana penangkapan seperti armada dan alat tangkap.
4. Belum adanya penataan terhadap wilayah pesisir dan laut.
5. Budaya masyarakat yang orientasi usahanya masih pada lahan di darat, belum kondusif mendukung pengelolaan kawasan pesisir dan laut.

6. Penurunan luas dan kerusakan hutan bakau akibat:
Penebangan untuk kepentingan bahan bangunan, kayu bakar, pembukaan tambak dan sawah garam.
Pengendapan/ sedimentasi akibat pengelolaan pertanian.
Pencemaran akibat buangan limbah pupuk kimia dari daerah irigasi.
7. Kerusakan Terumbu Karang yang disebabkan oleh:
Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan pukat tarik.
Pengambilan terumbu karang untuk bahan bangunan dan kapur.

8. Adanya duplikasi benturan dalam pemanfaatan laut dan wilayah pesisir oleh beberapa sektor seperti : Pariwisata, Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Tata Ruang Pemukiman.
9. Rendahnya kualitas SDM pengelola SDA Laut dan wilayah Pesisir.
10. Persepsi masyarakat tentang laut sebagai tempat pembuangan limbah cair dan padat, berakibat negatif terhadap habitat didalamnya.

PERMASALAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

PERMASALAHAN BID. PERHUBUNGAN, POS & TELEKOMUNIKASI:
1. Sektor Perhubungan dirasakan belum menunjang System Perhubungan Terpadu karena belum optimalnya fungsi pelabuhan laut, udara dan minimnya fasilitas pelabuhan Ferry yang ada.
2. Terbatasnya kewenangan dalam pengelolaan pembangunan Sektor Perhubungan khususnya Perhubungan Laut, ASDP dan Perhubungan Udara.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang Pelabuhan Marapokot antara lain Listrik, Telepon, drainase, Depot BBM, Terminal, Lapangan Parkir dsbnya.
4. Bandara Surabaya II (peninggalan Jepang) yang telah memiliki Landasan Pacu yang stabil sepanjang 600 meter masih perlu ditingkatkan dan dibenahi konstruksi permukaannya agar layak pakai.
5. Sarana dan prasarana Dermaga Fery Aimere, tidak memadai dalam mendukung aktivitas bongkar muat orang, barang dan jasa.
6. Tidak adanya jadwal tetap / reguler pelayaran Perintis ke Pelabuhan Laut Marapokot dan Maumbawa.
7. Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi (Telepon) hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat Kabupaten Ngada di perkotaan karena belum menjangkau seluruh wilayah Kecamatan dan Desa.