SELAMAT DATANG DI KABUPATEN NAGEKEO // WELL COME TO NAGEKEO

Senin, 12 Juli 2010

12.000 Warga Nangaroro Kab Nagekeo Terancam Kelaparan

Kupang, NTT Online - Kurang lebih sekitar 12.000 warga Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo yang mengalami rawan pangan terancam kelaparan karena gagal panen akibat musim kemarau berkepanjangan yang melanda didaerah itu.
Anggota DPRD NTT, Angelina Mercy Piwung mengatakan hal ini kepada wartawan di Kupang, Rabu (30/6).

Ia mengatakan,, dari informasi yang diterima dari warga Nangaroro, masyarakat telah membuat laporan terkait masalah kekeringan. Bahkan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo pun telah mengambil data kekeringan dan rawan pangan. Namun sampai saat ini belm ada satu bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

“Saya sudah minta masyarakat untuk buat proposal dan diserahkan kepada saya. Saya akan bantuan memfasilitasi guna mendapatkan bantuan,” ujar Piwung.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini menyampaikan, bantuan beras yang akan diberikan pemerintah tidak bisa mengatasi permasalahan rawan pangan. Kalau bantuan itu bersifat emergency, bisa saja dilakukan tapi bila dimaksudkan untuk mengatasi masalah rawan pangan yang dihadapi masyarakat sangatlah mustahil.

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat harus dalam pola lain berupa bantuan usaha ekonomi produktif seperti ternak sapi, babi dan atau kambing. Sedangkan untuk ibu-ibu, diberi bantuan seperti alat tenun ikat dan parut kelapa.

Jika kondisi rawan pangan tidak segera diintervensi, kata piwung, kelaparan tak bisa dihindari. Karena hampir semua kawasan di Nangaroro kering dan tanaman komoditi pertanian telah mati. Memang beberapa pekan terakhir ada hujan, tapi tak bisa diharapkan karena curah hujannya sangat sedikit.

Saat ini masyarakat bertahan dengan makan ketela pohon (ubi kayu). Tapi akan habis karena jumlahnya sangat terbatas.

“Daya beli masyarakat sangat rendah karena tak memiliki cukup uang untuk membeli bahan makanan. Karena itu bantuan darurat berupa beras dan usaha ekonomi produktif segera dilakukan,” tegas Piwung.

Anggota Fraksi Gabungan dari PKPB ini tambahkan, pemerintah melalui instansi teknis harus segera turun ke lapangan untuk mengecek kondisi riil yang dialami masyarakat saat ini. Sehingga dapat melakukan intervensi secara tepat. Jangan hanya duduk di belakang meja sambil membuat data rekaan.

Akibatnya, bantuan yang diberikan tak menjawab kebutuhan dan kodisi riil yang dialami masyarakat akibat gagal panen.

sementara itu, Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan NTT, Nikolaus Nuhan yang ditemui diruang kerjanya mengatakan, pihaknya telah mendata tentang daerah yang mengalami gagal tanam dan gagal panen di seluruh NTT.
Intervensi akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah. Tentunya, yang pihak pertama yang melakukan intervensi adalah pemerintah kabupaten.

Ditulis oleh alex
Wednesday, 30 June 2010 20:24
Laporan Yongki Mauleti

Tidak ada komentar:

Posting Komentar